Minggu, 30 Januari 2011

Puluhan aktivis antikorupsi

. Minggu, 30 Januari 2011
0 komentar

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Puluhan aktivis antikorupsi di Makassar mendeklarasikan koalisi masyarakat sipil antikebohongan di Hotel Singgasana kemarin. Deklarasi digelar setelah puluhan aktivis seusai mengikuti pelatihan investigasi kasus korupsi yang digelar Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Pembacaan deklarasi dipimpin langsung koordinator Anti- Corruption Committe (ACC) Abraham Samad. “Deklarasi antikebohongan digelar seiring banyaknya kebohongan sehingga semakin melemahkan posisi negara, termasuk di Makassar,” ungkap dia. Kebohongan adalah saudara kandung korupsi.Menurutnya, jika fenomena bohong telah menggurita, saat bersamaan korupsi telah merajalela.

Ironisnya,lembaga penegak hukum tidak bisa diharap. “Jika ada perkara korupsi yang sampai ke pengadilan, hukumannya pasti bebas atau hukuman minimal,” kata dia. Aktivis antikorupsi menyorot buruknya penanganan perkara korupsi oleh polisi dan kejaksaan di Makassar. Dia mencontohkan, kasus dugaan korupsi bansos sebesar Rp8,8 miliar yang menyeret pejabat teras di lingkup Pemprov Sulsel tak kunjung menemui titik terang. “Lembaga penegakan hukuman, polisi, dan kejaksaan hanya sekadar formalitas sehingga kinerjanya tidak bisa lagi diharapkan,” ungkap dia.

Sementara itu, koordinator Perak Institut Asram Jaya menegaskan, lembaga penegakan hukum yang bisa dipercaya hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepolisian dan kejaksaan hanya berdasarkan track record sudah tidak bisa diharapkan menangani perkara korupsi. “Kepolisian dan kejaksaan tidak bisa kami harapkan,banyak hasil investigasi yang dilaporkan tidak pernah ditanggapi,”tandas dia. Dia menyarankan, jika memiliki data terkait perkara korupsi langsung saja dilaporkan ke KPK. Jika dilapor di kejaksaan tegasnya, dipastikan akan berakhir dengan kekecewaan.

Klik disini untuk melanjutkan »»